Seusai diskusi publik "Sejarah Penindasan Rakyat Papua". Dok. Pribadi

Akhir 2015 Filep dibebaskan dari penjara karena desakan dunia internasional. Desakan dunia internasional makin menguat terutama setelah laporan yang ditulis jurnalis senior Andreas Harsono mengenai kondisi Filep di dalam penjara yang diperlakukan sangat tidak manusiawi.

Sebagey negara demokratis yang memposisikan berpendapat di muka umum adalah hak asasi manusia, penahanan Filep tentu saja aib. Bayangkan di negara yang mengaku demokratis ada tahanan politik. Orang-orang yang berbeda pandangan politik dengan pandangan politik pemerintah dipenjarakan, bersamaan dengan itu mendaku sebagai negara demokratis.

Selang beberapa bulan kemudian, pasca Filep bebas tersiar kabar bahwa Filep akan keliling Jawa dan Bali. Kesempatan ini tidak kami sia-siakan. Melalui kawan Papua, kami menghubungi Filep agar ia bersedia hadir dalam diskusi publik mengenai Papua yang diselenggarakan di Sekretariat PMKRI, Bandung.

Filep pun bersedia, via sambungan telpon ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap kawan-kawan di Bandung karena aksi-aksi mengenai Papua di Bandung tidak hanya melibatkan orang Papua, tapi juga orang-orang non Papua. Pada tanggal 29 September 2016 diskusi publik pun diselenggarakan, Filep Karma ditemani Surya Anta menjadi pemantik diskusi.

Aula sekretariat PMKRI waktu itu dipenuhi audiens, sehingga kursi yang tersedia untuk hadirin tak mencukupi. Akibatnya, ada audiens yang berdiri ada juga yang duduk di lantai. Yang menarik adalah hadirin yang enggan masuk ke ruang diskusi, mereka terdiri dari aparat (TNI-Polri) dan ormas kedaerahan.

Entah apa maksudnya mereka enggan masuk ke ruang diskusi dan hanya nongkrong-nongkrong saja di luar. Padahal kita tahu diskusi dapat menyebabkan otak kita encer, kenapa? Karena dalam diskusi ada beragam pandangan yang hadir. Ada yang sepakat referendum, ada yang tidak (diwakili kawan-kawan GMNI), ada juga yang abu-abu (diwakili kawan-kawan PMKRI). Beragam pandangan yang saling bertolak belakang hadir dalam diskusi pada waktu itu, itulah yang saya maksud diskusi dapat menyebabkan otak kita encer karena dalam suasana seperti itu adu argumentasi adalah hal yang tak terelakan.

Namun pandangan politik yang menolak referendum tetap saja adalah pandangan politik yang dominan. Bahkan pemerintah terus berupaya mendesakan  pandangan politik ini ke rakyat, seolah-olah rakyat adalah subjek pasif yang hanya berpolitik saat pemilu saja. Padahal dalam negara demokrasi, rakyat musti dipandang sebagey subjek aktif. 

Di samping itu sudah jelas-jelas dalam undang-undang dasar, berekspresi dan berpendapat adalah hak dasar manusia yang realisasinya tidak boleh dihalang-halangi oleh negara apalagi sampai dijebloskan ke penjara. Jika demikian, Surya Anta yang beberapa tahun silam menjadi pemantik diskusi mewakili orang non Papua pro referendum, tidak seharusnya kini mendekam di balik jeruji besi karena pandangan politik yang dia anut. 

Ada banyak orang yang bernasib seperti Filep Karma dan Surya Anta saat bicara Papua. Mereka dijebloskan ke penjara di negeri yang katanya demokratis ini karena berbeda pandangan politik dengan pandangan politik dominan. Pantas bila banyak orang Papua yang merasa senasib dengan rakyat Palestina karena bila mereka bersuara resikonya sudah pasti penjara, seperti apa yang terjadi di Palestina.

Buktinya, pasca diskusi yang dipandu Zoel Lufaes selaku moderator ini usai (ditutup dengan nyanyian bintang kejora), saya dikejar-kejar satu orang Papua. Rupanya dia menginginkan kaos yang saya kenakan. Kaos yang saya kenakan bertuliskan "Viva Palestina", kami pun bertukar kaos. Seperti halnya perjuangan rakyat Palestina, kemudian saya pun berujar padanya, "Perjuangan rakyat Papua masih panjang. Militer terus dideploy ke Papua, rakyat (Papua dan non Papua) banyak yang tumpas di Papua, tak sedikit yang dijebloskan ke penjara karena bicara Papua". Viva Palestina, Viva Papua!